| by admin | No comments

Perpres Perihal BPJS Akan Segera Dikeluarkan

Berita Terbaru – Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan pemerintah akan menginformasikan beberapa ketetapan baru berkaitan BPJS)Kesehatan berbentuk Ketentuan Presiden ( Perpres). Perpres itu nanti berisi beberapa hal berkaitan BPJS, salah satunya tentang besaran iuran serta semua ketentua baru yang lain. Sang menteri juga menjelaskan kenapa ketentutuan atau ketetapan yang baru itu dikeluarkan. “Kelak jika telah keluar kita akan berikan. Agar tidak sepotong-sepotong tentang semua segi BPJS Kesehatan,” tutur Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Perpres Perihal BPJS Akan Segera Dikeluarkan

“BPJS-Kesehatan, berkaitan iuran dan sebagainya, kelak dikatakan lebih mendalam. Waktu kita (nanti) berikan berbentuk perundang-undangannya, yakni Perpres,” lanjut ia. Awalnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sudah menyetujui kenaikan saran premi BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikatakan Kalla waktu mengutarakan pertemuan Direktur Penting BPJS Kesehatan serta Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019). “Tempo hari ada banyak hal yang diulas serta prinsipnya kami sepakat. Tetapi butuh bahasan selanjutnya,” tutur Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Pertama, menurut Kalla, pemerintah sepakat untuk meningkatkan iuran. “Tetapi berapakah naiknya, kelak diulas oleh team tehnis, kelak akan diadukan pada rapat selanjutnya. Sepakat naik, besarannya kelak diulas,” sebut ia. Ke-2, Presiden menyepakati jika butuh dikerjakan perbaikan manajemen. “Skema kontrol BPJS sendiri,” sebut Wakil presiden. Diluar itu, pemerintah tengah mewacanakan pelibatan pemda (Pemda) dalam pengendalian BPJS Kesehatan. Kalla menjelaskan, pelibatan Pemda dalam mengurus BPJS Kesehatan dapat kurangi defisit yang terus membengkak. Karena, beban pembiayaan tidak cuma ada di pusat, tapi terdiri ke wilayah.

“Kami sepakat BPJS itu diotonomkan ke wilayah. Jika sama juga dengan pemerintah. Sebab tidak mungkin satu lembaga dapat mengatur 200 juta lebih anggotanya. Harus didaerahkan. Didesentralisasi,” tutur Jalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019). “Agar tenggang kendalinya, agar 2.500 (rumah sakit) yang layani BPJS dapat dibina, dipantau oleh gubernur serta bupati ditempat. Hingga sistemnya lebih dekat. Orang lebih gampang layani warga,” lanjut Wakil presiden.

Leave a Reply