| by admin | No comments

Banyak Mengandung Pasal Yang Mengintimidasi Kebebasan Sipil Al Araf Harap Pengesahaan RUU KUHP Dipending

Berita Terbaru – Direktur Imparsial Al Araf memandang RUU KUHP memiliki kandungan isii yang banyak pasal mengintimidasi kebebasan sipil serta tidak searah dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Al Araf minta pengesahan RUU KUHP dipending. “Kami memandang RKUHP memiliki kandungan pasal-pasal mempunyai masalah yang mengintimidasi kebebasan sipil serta berlawanan dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal penghinaan pada Presiden (Pasal 218 sampai Pasal 220), pasal berkaitan dengan kejahatan HAM (Pasal 599 sampai Pasal 600) serta yang lain,” kata Al Araf dalam info tercatat, Jumat (20/9/2019).

Banyak Mengandung Pasal Yang Mengintimidasi Kebebasan Sipil Al Araf Harap Pengesahaan RUU KUHP Dipending

Al Araf minta pengesahan RUU KUHP tidak dikerjakan terburu-buru, mengingat KUHP bisa menjadi dasar aparat menegakan hukum serta berefek pada warga. Ia merekomendasikan beberapa legislator yang waktu dinasnya akan selesai sesaat , menyerahkan masalah RUU KUHP pada anggota legislatif yang dipilih untuk waktu bakti 2019-2024.

“Bahasan RKUHP semestinya tidak dikerjakan dengan terburu-buru mengingat RKUHP jadi tulang punggung penegakan hukum pidana yang berefek dengan luas pada semua warga,” tutur Al Araf. “Pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus dipending untuk selamatkan demokrasi serta reformasi hukum sekarang. Bahasan RKUHP semestinya diulas oleh anggota DPR dipilih periode 2019-2024,” sambung Al Araf.

Seterusnya, Al Araf memperjelas sikap penampikan pada RUU KPK yang barusan disahkan DPR. Menurut Al Araf, bahasan RUU KPK condong terburu-buru serta meremehkan prinsip pengerjaan undang-undang. “Sebab cacat formal pembentukan perundangan-undangan (UU No.11 Tahun 2012). Koreksi UU KPK cacat formal sebab dikerjakan tanpa ada proses yang partisipatif serta tidak terhitung dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019,” tegas ia. Al Araf memiliki pendapat RUU KPK malah lemahkan tempat KPK di waktu akan datang. “Dengan intisari, UU KPK akan lemahkan usaha pembasmian korupsi yang telah berjalan,” lanjut Al Araf.

Ia menekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya selekasnya menerbitkan Perppu KPK jadi hari esok pembasmian korupsi. Al Araf memandang Perppu KPK benar-benar bisa saja. “Sebab sudah pernah ada preseden hukum dimana Premerintah pada 2014 sudah pernah menerbitkan Perppu mengenai Pemilihan kepala daerah yang menggagalkan UU Pemilihan kepala daerah yang telah disahkan DPR sebab mendapatkan penampikan dari warga,” papar Al Araf.

Leave a Reply