| by admin | No comments

PSI Akan Setuju Dengan Ambang Batas Fraksi Ketimbang Ambang Batas Parlemen

Berita Terbaru – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memandang, fakta PDI-P meningkatkan tingkat batas parlemen untuk penyederhanaan jumlahnya parpol tidak berkaitan. Jubir PSI Dedek Prayudi menjelaskan, usaha penyederhanaan partai politik dengan meningkatkan tingkat batas parlemen dapat dibuktikan tidak berhasil.

PSI Akan Setuju Dengan Ambang Batas Fraksi Ketimbang Ambang Batas Parlemen

“Penyederhanaan fraksi dari sisi jumlahnya lewat PT (parliamentary threshold) dapat dibuktikan tidak berhasil,” kata Dedek pada wartawan, Rabu (15/1/2020). Dia memberikan contoh kenaikan tingkat batas parlemen dari tahun 2009 ke 2014. Waktu itu, tingkat batas parlemen yang sebelumnya 2,5 % naik jadi 3,5 %.

Tetapi, kata Dedek, jumlahnya partai yang maju ke DPR RI malah semakin banyak. Dia menjelaskan, ada sembilan fraksi di DPR berdasar hasil Pemilu 2009. Selain itu, menurutnya, ada sepuluh fraksi di DPR berdasar hasil Pemilu 2014. “Jika argumennya untuk kurangi jumlahnya fraksi untuk menyederhanakan proses pemungutan ketetapan di parlemen, keliatannya kurang pas,” sebut Dedek.

Dia menjelaskan, PSI lebih sepakat bila parlemen memutuskan “tingkat batas fraksi”. Berarti, ada ketentuan minimum bangku dari partai-partai yang maju ke DPR untuk membuat satu fraksi. “Contohnya, ketentuan membangun satu fraksi ialah 100 bangku.

Karena itu, dari 575 bangku di DPR RI optimal cuma akan dibuat lima fraksi. Tingkat batas fraksi ini akan menahan terdapatnya suara yang terbuang,” tutur ia. Walau demikian, Dedek memperjelas, PSI siap dengan berapa saja tingkat batas parlemen yang diputuskan pada Pemilu 2024. Dia menjelaskan, PSI terus siap-siap hadapi pemilu akan datang.

“Kami siap dengan berapa saja parliamentary threshold yang diputuskan oleh DPR. PSI optimis bisa mempersiapkan diri untuk sampai treshold dalam empat tahun ke depan,” kata Dedek. Selain itu, berkaitan wawasan pemilu dengan skema seimbang tertutup, Dedek mengatakan, PSI menampik hal itu. Dedek menjelaskan PSI memberi dukungan skema politik yang transparan.

“Skema seimbang tertutup akan berefek pada makin elitis serta tertutupnya proses penyalonan anggota legislatif berbasiskan pada hubungan dengan pejabat partai atau transaksi jual-beli nomor urut paling tinggi,” katanya. Mengenai Rapat Kerja Nasional (Rapat kerja nasional) I serta HUT ke-47 PDI-P membuahkan beberapa referensi, diantaranya menggerakkan DPP serta Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perkembangan Undang-Undang Pemilu.

UU Pemilu didorong supaya mengendalikan proses pemilu kembali memakai skema seimbang daftar tertutup. Dalam skema ini, pemilih akan pilih partai serta bukan pilih anggota partai yang sebagai wakil wilayah penentuan. Tingkat batas parlemen didorong untuk dinaikkan, dari 4 % jadi sekurangnya 5 %. Disamping itu, PDI-P mereferensikan supaya dalam UU Pemilu nanti diresmikan tingkat batas parlemen dengan bertahap, yakni 5 % DPR RI, 4 % DPRD propinsi, serta 3 % DPRD kabupaten/kota.

Leave a Reply