| by admin | No comments

Aktivis Lingkungan Dan HAM Harus Dilindungi Oleh Pemerintah

Berita Terbaru – Konsolidasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) tuntut pemerintah serta lembaga negara untuk serius jaga serta membuat perlindungan aktivis hak asasi manusia (HAM) serta lingkungan hidup sesuai undang-undang yang berlaku.

Walhi bersama dengan Kontras, Amnesty Indonesia, YLBHI, Kemitraan, serta Protection Internasioanal membuat pertemuan wartawan berkaitan keganjilan kematian aktivis lingkungan Walhi Sumatera Utara Golfrid Siregar di kantor Kontras, Jakarta, Kamis (13/2/2020). “Di sini kami bergabung untuk memperjelas kembali sikap kami serta minta pemerintah atau lembaga negara yang lain untuk betul-betul serius,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati dalam pertemuan wartawan.

“Sebab apa yang kami kerjakan, apa yang Golfrid kerjakan, apa yang dikerjakan oleh aktivis lingkungan serta HAM yang berada di Indonesia ini ialah berupaya jaga Indonesia, tanah air kita, jaga saudara-saudara kita agar tidak ditindas, tidak dirusak, serta tidak diambil hak hidupnya,” sambungnya. Hidayati mengemukakan, Konsolidasi LSM bersama dengan istri Golfrid sudah lakukan advokasi dengan beberapa instansi negara seperti Komnas HAM, Ombudsman,

Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan lembaga kepolisian. Untuk lakukan semua usaha cari keadilan masalah kematian Golfrid Siregar serta minta supaya negara memberi lerhatian serius pada aktivis-aktivis yang bernasib sama.

Tetapi, Hidayati menjelaskan, sampai sekarang belum temukan titik jelas jadi bentuk keadilan untuk masalah kematian aktivis lingkungan Golfrid. “Tetapi kembali lagi memang kita seperti sedang hadapi tembok besar, jadi kita tidak tahu ada kemampuan apa yang menyelimutinya masalah Golfrid, hingga memang selanjutnya semua jalan itu seakan-akan sekarang kita buntu begitu. Tidak ada titik jelas yang dapat kita tentukan jadi bentuk dari keadilan untuk Golfrid,” papar Hidayati.

Perlindungan pada aktivis HAM serta lingkungan hidup butuh diperjuangkan sebab dalam UU No. 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan serta Pengendalian Lingkungan Hidup klausal 66 menyebutkan, tiap orang yang perjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat tidak bisa dituntut dengan pidana atau digugat dengan perdata.

Tetapi, sebenarnya, Walhi mencatat ada 146 pejuang lingkungan hidup yang dikriminalisasi selama 2014-2019. Pada saat yang sama, Koordinator Kontras Yati Andriyani mengutarakan jika berdasar data Kontras, selama Januari-Desember 2019 ada 157 momen gertakan pada praktisi HAM.

Serta sampai sekarang belumlah ada ketentuan spesial yang memberi agunan perlindungan pada pembela Hak asasi Manusia. “Ada UU Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia tetapi pasal-pasal itu masih umum,” kata Yati. Faksinya bersama dengan konsolidasi LSM yang lain minta pemerintah membuat ketentuan yang memberi agunan perlindungan pada pembela Hak asasi Manusia serta aktivis lingkungan.

Leave a Reply